Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi

Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. garut

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merumuskan kebijakan umum bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan manajemen kepegawaian sesuai dengan kewenangan yang meliputi kesekretariatan, pengadaan, pemberhentian dan informasi, mutasi dan promosi, pengembangan kompetensi aparatur, penilaian kinerja aparatur dan penghargaan, unit pelaksana teknis serta kelompok jabatan fungsional. Dalam menyelengarakan tugas, Kepala Badan mempunyai fungsi:

  1. Perumusan dan pengaturan kebijakan teknis bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi serta kebijakan umum daerah;
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
  3. Pembinaan, pengendalian fasilitasi pelaksanaan dan tugas kesekretariatan, pengadaan, pemberhentian dan informasi, mutasi dan promosi, pengembangan kompetensi aparatur, penilaian kinerja aparatur dan penghargaan, unit pelaksana teknis serta kelompok jabatan fungsional dengan berpedoman pada kebijakan umum daerah;
  4. Penyelenggaraan dan pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Badan;
  5. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
  6. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Badan.

2. Sekretariat

2.1 Sekretaris

Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretarian yang meliputi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan dan barang milik daerah, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
  2. Pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
  3. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekeretariatan;
  4. Penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan penatausahaan keuangan, barang milik daerah serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  5. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugas; dan
  6. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.
2.2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
  2. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
  3. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugas; dan
  4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2.3 Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan adminsitrasi keuangan dan barang milik daerah Badan. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan bahan rencana anggaran Badan;
  2. Pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan Badan;
  3. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Badan;
  4. Pelaksanaan urusan pengelolaan administrasi barang milik daerah Badan;
  5. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
    Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
2.4 Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data perencanaan evaluasi dan pelaporan. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  2. Pelaksanaan pelayanan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  3. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana kerja Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, meliputi pengadaan, pemberhentian, data dan informasi serta fasilitasi lembaga profesi Aparatur Sipil Negara. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi mempunyai fungsi:

  1. Penyelenggaraan perumusan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis operasional Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, meliputi penyusunan formasi dan pengadaan pegawai, pemberhentian pegawai, sistem informasi kepegawaian dan pengolahan data kepegawaian serta fasilitasi lembaga profesi Aparatur Sipil Negara;
  2. Penyelenggaraan rencana kerja Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, meliputi penyusunan formasi dan pengadaan pegawai, pemberhentian pegawai, sistem informasi kepegawaian dan pengolahan data kepegawaian serta fasilitasi lembaga profesi Aparatur Sipil Negara;
  3. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan dengan lingkup tugasnya; dan
  4. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi.
3.1 Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian

Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian mempunyai fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian;
  2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian;
  3. Pengumpulan dan pengolahan data Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian;
  4. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian.
3.2 Subbidang Data dan Informasi

Subbidang Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Subbidang Data dan Informasi. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Subbidang Data dan Informasi mempunyai fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Data dan Informasi;
  2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Data dan Informasi;
  3. Pengumpulan dan pengolahan data Subbidang Data dan Informasi;
  4. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Data dan Informasi.
3.3 Subbidang Fasilitasi Lembaga Profesi Aparatur Sipil Negara

Subbidang Fasilitasi Lembaga Profesi Aparatur Sipil Negara dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Subbidang Fasilitasi Lembaga Profesi Aparatur Sipil Negara. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Subbidang Fasilitasi Lembaga Profesi Aparatur Sipil Negara mempunyai fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Fasilitasi Lembaga Profesi Aparatur Sipil Negara;
  2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Fasilitasi Lembaga Profesi Aparatur Sipil Negara;
  3. Pengumpulan dan pengolahan data Subbidang Fasilitasi Lembaga Profesi Aparatur Sipil Negara;
  4. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Fasilitasi Lembaga Profesi Aparatur Sipil Negara.

4. Bidang Mutasi dan Promosi

Bidang Mutasi dan Promosi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan rencana kerja Bidang Mutasi dan Promosi, melalui mutasi, kepangkatan dan Pengembangan Karir dan Promosi. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai fungsi:

  1. Penyelenggaraan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis operasional Bidang Mutasi dan Promosi meliputi mutasi, kepangkatan dan Pengembangan Karir dan Promosi;
  2. Penyelenggaraan rencana kerja Bidang Mutasi dan Promosi meliputi mutasi, kepangkatan dan pengembangan karir dan promosi;
  3. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  4. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Mutasi dan Promosi.
4.1 Subbidang Mutasi

Subbidang Mutasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Subbidang Mutasi. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Subbidang Mutasi mempunyai fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Mutasi;
  2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Mutasi;
  3. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Mutasi.
4.2 Subbidang Kepangkatan

Subbidang Kepangkatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional menyusun dan melaksanakan rencana program Subbidang Kepangkatan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Subbidang Kepangkatan mempunyai fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Kepangkatan;
  2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Kepangkatan;
  3. Pengumpulan dan pengolahan data Subbidang Kepangkatan;
  4. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Kepangkatan.
4.3 Subbidang Pengembangan Karir dan Promosi

Subbidang Pengembangan Karir dan Promosi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional menyusun dan melaksanakan rencana program Subbidang Pengembangan Karir dan Promosi. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Subbidang Pengembangan Karir dan Promosi mempunyai fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Pengembangan Karir dan Promosi;
  2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pengembangan Karir dan Promosi;
  3. Pengumpulan dan pengolahan data Subbidang Pengembangan Karir dan Promosi;
  4. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Pengembangan Karir dan Promosi.

5. Bidang Pengembangan Aparatur

Bidang Pengembangan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan rencana kerja Bidang Pengembangan Aparatur meliputi pengembangan kompetensi, diklat penjenjangan dan sertifikasi serta diklat teknis fungsional. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang Pengembangan Aparatur mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan perumusan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis operasional Bidang Pengembangan Aparatur meliputi pengembangan kompetensi, diklat penjenjangan dan sertifikasi serta diklat teknis fungsional;
  2. Penyelenggaraan rencana kerja Bidang Pengembangan Aparatur meliputi pengembangan kompetensi, diklat penjenjangan dan sertifikasi serta diklat teknis fungsional;
  3. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  4. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Pengembangan Aparatur.
5.1 Subbidang Pengembangan Kompetensi

Subbidang Pengembangan Kompetensi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional menyusun dan melaksanakan rencana kerja Subbidang Pengembangan Kompetensi. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Subbidang Pengembangan Kompetensi mempunyai fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Pengembangan Kompetensi;
  2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pengembangan Kompetensi;
  3. Pengumpulan dan pengolahan data Subbidang Pengembangan Kompetensi;
  4. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Pengembangan Kompetensi.
5.2 Subbidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi

Subbidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Subbidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Subbidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi mempunyai fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi;
  2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program Subbidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi;
  3. Pengumpulan dan pengolahan data Subbidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi;
  4. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi.
5.3 Subbidang Diklat Teknis Fungsional

Subbidang Diklat Teknis Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional menyusun dan melaksanakan rencana kerja Subbidang Diklat Teknis Fungsional. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Subbidang Diklat Teknis Fungsional mempunyai fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Diklat Teknis Fungsional;
  2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Diklat Teknis Fungsional;
  3. Pengumpulan dan pengolahan data Subbidang Diklat Teknis Fungsional;
  4. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Diklat Teknis Fungsional.

6. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan rencana kerja Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, meliputi penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, perlindungan dan kesejahteraan, disiplin dan penghargaan. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan mempunyai fungsi:

  1. Penyelenggaraan perumusan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis operasional Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, meliputi Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, Perlindungan dan Kesejahteraan, Disiplin dan Penghargaan;
  2. Penyelenggaraan rencana kerja Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan meliputi Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, Perlindungan dan Kesejahteraan, Disiplin dan Penghargaan;
  3. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  4. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan.
6.1 Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional menyusun dan melaksanakan rencana kerja Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur mempunyai fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
  2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
  3. Pengumpulan dan pengolahan data Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
  4. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
6.2 Subbidang Perlindungan dan Kesejahteraan

Subbidang Perlindungan dan Kesejahteraan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional menyusun dan melaksanakan rencana program Subbidang Perlindungan dan Kesejahteraan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Subbidang Perlindungan dan Kesejahteraan mempunyai fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Perlindungan dan Kesejahteraan;
  2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Perlindungan dan Kesejahteraan;
  3. Pengumpulan dan pengolahan data Subbidang Perlindungan dan Kesejahteraan;
  4. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Perlindungan dan Kesejahteraan.
6.3 Subbidang Disiplin dan Penghargaan

Subbidang Disiplin dan Penghargaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Subbidang Disiplin dan Penghargaan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Subbidang Disiplin dan Penghargaan mempunyai fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Disiplin dan Penghargaan;
  2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Disiplin dan Penghargaan;
  3. Pengumpulan dan pengolahan data Subbidang Disiplin dan Penghargaan;
  4. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Disiplin dan Penghargaan.

Silakan pilih Help desk sesuai tujuan Anda, terima kasih.
Ronny Nurmansyah
Sekretariat
Available
Leni Nuraeni
Bidang PPI
Available
Ella Handayani
Bidang Pensi
Available
Doni Juansyah
Bidang PKAP
Available
Eva Gusvianti
Bidang Bangrir
Available
Halo, ada yg bisa kami bantu?